@ Joko Sumaryono, Lc

Menurut saya, menjalani kehidupan pada hakikatnya adalah menjalani pilihan-pilihan. Dan mustahil ada kata ‘abstain’ agar kehidupan bisa terus berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan. Dulu, ketika kita masih kecil, setiap kali mau makan ibu kita selalu menawarkan misalnya: “kamu mau makan ikan goreng atau telur rebus?” Apa yang akan terjadi jika jawaban kita misalnya: ”saya tidak mau makan apapun! ikan tidak, telur juga tidak”. Karena bagi kita ikan banyak tulangnya sehingga kita takut, atau bagi kita telur rebus itu baunya amis dan sebagainya. Paling tidak kita pasti memlih pilihan lain selain ikan dan telur untuk dimakan agar perut kita tidak sakit karena lapar.

Dalam konteks kehidupan sosial yang makro dan plural, yang secara spesifik terkait dengan pengelolaan negara, kita semakin tidak bisa lari dari realitas bahwa memilih untuk tidak memilih sesuatu maka itu juga disebut sebagai sebuah pilihan. Dan disadari atau tidak, masing-masing pilihan tersebut akan membawa arah perubahan yang signifikan. Bisa jadi, perubahan kearah yang lebih baik atau sebaliknya. Bahkan kita tidak akan mampu keluar dari lingkaran itu dengan alasan apapun. Dan jika masing-masing pihak saling memaksa, maka yang akan terjadi adalah negara hanya akan dipimpin dari satu rezim kudeta ke rezim kudeta berikutnya, atau dari seorang diktator ke diktator lainnya.

Menurut saya, pilihan untuk golput adalah pilihan yang kurang bijaksana dan refleksi dari sikap arogansi, perfeksionis dan munafik. Kenapa demikian? Karena sikap arogan pada dasarnya adalah perwujudan dari ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi dengan realita. Orang yang arogan biasanya cendrung memaksakan dirinya berangkat dari idealita, dan selalu mencaci maki realita disekelilingnya. Padahal alangkah baiknya jika idealita itu terus berjalan dan dijalankan tanpa harus bertabrakan atau menabrakkan diri dengan realita.

Sedangkan sifat perfeksionis, adalah sikap ingin mengukur segala sesuatunya dengan ukuran atau standar dirinya. Kita bisa melihat karakter orang yang perfeksionis misalnya; sering menganggap orang lain tidak benar dalam melakukan sesuatu menurut standarnya, mudah menyalahkan orang lain, tidak pernah bisa menentukan pilihan dengan tepat, mudah ragu atas pilihan-pilihan yang telah diambilnya dan biasanya cendrung untuk berpindah kepada pilihan yang lain sehingga akhirnya bingung untuk memutuskan apa, dan terakhir adalah sering merasa tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain atau dirinya sendiri sehingga menyebabkan orang seperti ini tidak pernah merasakan bahagia dalam hidupnya.

Sedangkan sifat munafik adalah sifat yang penuh kepalsuan dengan cara menuntut orang lain untuk selalu benar, padahal dirinya sendiri banyak melakukan kesalahan seperti yang dituntutkan kepada orang lain. Dan karakternya pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah saw seperti; selalu berbohong, mudah ingkar janji, dan selalu melanggar kepercayaan. Namun demikian, kita juga tidak bisa mengukur kemunafikan seseorang semata-mata dari sikap golput yang ia tonjolkan. Bisa jadi, hal itu merupakan kesimpulan dari proses pemikiran yang sudah dilakukannya.

Dalam bingkai kehidupan bernegara, pemilu setiap lma tahun sekali hanyalah salah satu sarana sarana untuk memilih kepemimpinan, yang dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia (Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthoniah, halaman 3). Terkait Diskursus mengenai wajibnya imamah karena pertimbangan akal atau karena hukum agama, Al Mawardi menegaskan posisinya bahwa institusi imamah (kepemimpinan) berasal dari perintah agama melalui konsensus (ijma).

Dasar pemikiran Al Mawardi sebagai salah seorang pemegang dokumen kunci dalam evolusi pemikiran politik Islam menyimpulkan, wajib taat kepada pihak yang berkuasa, tidak peduli apakah penguasa itu baik atau jahat. Mencermati pemikiran Al Mawardi diatas, kita akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa pengangkatan kepala negara wajib menurut hukum agama. Ikatan antara agama dan dunia atau antara agama dan kekuasaan politik menciptakan wibawa kedaulatan negara yang ditaati serta memiliki wibawa untuk melindungi kemaslahatan rakyat.

Al Ghozali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid I halaman 31 menempatkan agama dan politik seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Agama adalah dasar, dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang.

Menelusuri pemikiran Ghozali sebagai seorang tokoh sufi dan bukan sosok seorang politikus, kita akan memasuki sebuah paradigma yang menyimpulkan “bahwa ketertiban dunia merupakan keharusan untuk ketertiban agama. Maka agama dan kekuasaan politik merupakan hubungan simbiotik yang harus selalu berjalan seiring dan tidak harus berbenturan, baik dari sisi validitas dalil yang mendukungnya, atau dari sisi praktis ketika diterjemahkan dalam konteks perpolitikan yang bersih dan beretika.

Dalam konteks kemesiran, potensi golput bisa jadi cukup besar. Terbukti pada pemilu tahun 2004 yang lalu, hanya setengah dari sekitar empat ribu Masisir yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Dari yang terdaftar pun nyatanya tidak semua yang pergi memilih. Bahkan dari yang pergi memilih, juga tidak sedikit yang abstain.

Menurut saya, memilih atau tidak memilih adalah hak privacy seseorang yang bebas ia gunakan. Tapi mari kita coba pahami kembali dengan baik normative value yang diajarkan oleh alquran dan sunnah yang dijabarkan dan dikembangkan oleh para ulama sepanjang perjalanan sejarah. Jangan sampai kita terjebak dengan sudut pandang parsial yang selalu mensejajarkan aktifitas politik dengan aktifitas kejahatan yang terselubung. Atau pandangan yang melihat politisi tidak lebih dari gerombolan manusia pragmatis yang selalu larak lirik mencari kepentingan pribadi atau golongan.

Dunia politik dengan segala intriknya, mestinya tidak membuat kita sebagai mahasiswa merasa phobi apalagi sampai tingkat yang lebih ekstrim; mengharamkan. Tapi justru, dunia itu harus dimasuki dengan berbekal idealisme, pengetahuan dan wawasan serta ketundukan kepada ajaran-ajaran tuhan yang selalu diletakkan diatas segala-galanya. Kita harus belajar mengaplikasikan teori yang kita dapat untuk melakukan perubahan, pencerahan, dan pembelajaran. Bukan lari dari kenyataan dan bermimpi diruang-ruang sempit berharap perubahan akan terwujud secara tiba-tiba.

Gerakan mahasiswa Indonesia pra kemerdekaan dapat kita contoh sebagai dinamika pergerakan politik yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan. Tanggal 20 Mei 1908, bisa dicatat sebagai pondasi awal pergerakan mahasiswa Indonesia dalam struktur dan mekanisme organisasi modern. Sejumlah pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar di STOVIA saat itu, merasa perlu membangun sikap kritis terhadap kondisi bangsa Indonesia yang masih terbelenggu rantai penjajahan. Keresahan mereka untuk membangkitkan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, mendorong mereka untuk mendirikan Boedi Oetomo.

Pergerakan mahasiswa Indonesia pada dekade itu ternyata tidak hanya berkembang didalam negeri saja. Di Belanda, Mohammad Hatta yang pada saat itu sedang belajar di Handelshogeschool Rotterdam, mendirikan Indische Vereeninging yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereeninging pada tahun 1922 dan pada akhirnya berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Hatta bersama kawan-kawannya saat itu sangat intens melakukan berbagai diskusi untuk membincangkan strategi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Kita, sebagai mahasiswa hari ini tidak lagi harus membicarakan bagaimana Indonesia lepas dari imperialisme. Tapi perjuangan kita lebih khusus harus diarahkan kepada usaha untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan idealisme dan fikiran kita pada hari ini. Belajar, berdiskusi ilmiah, melengkapi diri dengan skil, berorganisasi, dan sebagainya adalah garis perjuangan kita pada hari ini. Dan bagi saya, berpolitik praktis juga termasuk garis perjuangan mahasiswa pada hari ini. Apakah kita akan membiarkan bangsa ini terus dipimpin oleh mereka yang secara fisik sudah tidak mampu lagi, atau secara moral sudah terbukti korup?

Terkadang saya berkhayal, alangkah dinamisnya jika gerakan mahasiswa diarahkan kepada kompetisi positif yang berwibawa dan bersahaja. Semua mahasiswa memainkan peran aktifnya. Partai politik yang eksis tidak harus satu atau dua, lebih dari itu akan semakin memperkaya dinamika. Karena dengan demikian akan selalu terwujud proses dialektika politik yang sehat, kontrol politik yang beretika dan pada akhirnya mempercepat tingkat kematangan berfikir kita.

Bahkan saya sangat berharap, kawan-kawan masisir yang pada hari ini sibuk dengan aktifitas kuliah, talaqi, kursus, berorganisasi, berbisnis dan sebagainya, ketika pulang ke tanah air harus ada sebagian yang mampu menggantikan kursi bapak-bapak dewan dan tokoh-tokoh pemimpin yang sudah tidak sanggup lagi duduk berlama-lama untuk membincangkan persoalan rakyat, sudah kehabisan ide kreatif untuk membangun masyarakat, bahkan mereka juga seharusnya sudah berfikir untuk melakukan regenerasi kepemimpinan kepada kaum muda yang lebih cerdas, sehat dan kreatif agar proses pembangunan bangsa bisa bergulir cepat.

Dinamika masisir yang sarat dengan aktifitas yang progresif diharapkan mampu saling bersinergi satu sama lain. Sikap klaim kebenaran sepihak, atau menuding pihak lain, menutup komunikasi dan silaturahmi, persaingan yang tidak sehat, berfikir sempit dan hipokrit, dan menutup rapat kebebasan berdinamika bagi orang lain sudah seharusnya kita karantinakan agar kehidupan masyarakat mahasiswa di Mesir mampu mencerminkan prototype masyarakat yang agamis, demokratis, egaliter dan cendikia.

Kehidupan akan terus bergulir ketika jarum waktu dengan pasti mengantarkan setiap anak manusia melewati fase-fase perjalanan panjang dari generasi ke generasi. Boleh jadi, cita-cita besar yang kita canangkan hari ini baru akan dinikmati oleh satu, dua bahkan tiga generasi yang akan datang. Semoga satu fase kehidupan kita di muka bumi ini bisa mewariskan investasi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir! Wallahu a’lam